KENDARI, TERASSULTRA.COM – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari mendatangi gedung DPRD Kota Kendari pada Senin (3/2/2025). Mereka menuntut kejelasan status dan meminta pemerintah segera mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Aksi ini merupakan respons atas ketidakpastian nasib tenaga honorer R2-R3 yang hingga kini belum mendapat kepastian dari pemerintah. Para honorer berharap bisa masuk dalam kuota pendataan kementerian agar dapat diangkat sebagai PPPK secara penuh.
Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari mendatangi gedung DPRD Kota Kendari. Foto Arsya
Desakan Pengangkatan dan Pemerataan Gaji
Wakil Ketua Aliansi Honorer Kota Kendari, Awal, menyampaikan bahwa pihaknya meminta honorer R2-R3 dapat diakomodasi dalam kuota kementerian guna mendapatkan status PPPK. Menurutnya, tenaga honorer yang telah lama mengabdi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami meminta agar honorer R2-R3 yang berpotensi masuk dalam kuota kementerian bisa didata dan dimasukkan dalam skema pengangkatan PPPK. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan terkait status kami,” jelasnya.
Selain menuntut pengangkatan, para honorer juga menyoroti ketimpangan gaji yang mereka alami. Mereka meminta adanya pemerataan upah agar tidak ada tenaga honorer yang merasa dianaktirikan oleh kebijakan yang berlaku.
“Kami juga menuntut adanya pemerataan gaji bagi tenaga honorer di Kota Kendari. Jangan sampai ada kesenjangan yang membuat tenaga honorer merasa kurang dihargai, sementara tugas dan tanggung jawab kami tetap sama,” tambahnya.
Awal berharap, permasalahan tenaga honorer ini bisa segera ditangani dengan serius dan tidak terus berlarut-larut tanpa solusi konkret.
“Kami berharap persoalan tenaga honorer ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah maupun pusat. Jangan sampai janji-janji yang diberikan kepada kami hanya sekadar wacana tanpa realisasi,” tegasnya.
Para honorer berharap, pemerintah tidak hanya sekadar memberikan janji, tetapi juga merealisasikan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Kejelasan mengenai skema pengangkatan menjadi PPPK serta pemerataan gaji menjadi dua tuntutan utama yang terus diperjuangkan.
Dengan adanya pertemuan antara DPRD Kota Kendari, OPD, dan pemerintah pusat dalam waktu dekat, tenaga honorer berharap bisa mendapatkan jawaban pasti atas nasib mereka.
“Kami tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Kami sudah mengabdi selama bertahun-tahun dan hanya meminta kejelasan status serta hak yang layak sebagai pekerja di sektor pemerintahan,” pungkas salah satu tenaga honorer yang ikut dalam aksi protes tersebut.
DPRD Beri Atensi Khusus
Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik saat menerima masa aksi di gedung DPRD. Foto Arsya
Saat dikonfirmasi pada Selasa (4/2/2025), Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, menyatakan bahwa DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap keterbatasan anggaran daerah dalam membayar gaji tenaga honorer. Menurutnya, DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Kendari.
“Terkait keterbatasan anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk membayar tenaga honorer, kami akan mencari solusi terbaik. Kami memahami keresahan para tenaga honorer dan akan mengupayakan agar aspirasi mereka bisa terealisasi,” ungkap Rajab.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu saat menerima masa aksi. Foto Arsya
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zurham Damu, menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan hak-hak tenaga honorer. Menurutnya, Komisi I yang membidangi kepegawaian akan terus mengawal isu ini hingga ada solusi konkret dari pemerintah pusat.
“Kami di Komisi I DPRD Kota Kendari memiliki tanggung jawab langsung terhadap masalah ini karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berada di bawah bidang kami. Kami pastikan bahwa DPRD akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada keputusan yang jelas,” tegas Zurham.
DPRD dan Perwakilan Honorer Akan Bertemu Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kota Kendari, LM. Inarto saat pose bersama dengan ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari. Foto Arsya
Menanggapi tuntutan honorer, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, mengungkapkan bahwa DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, perwakilan tenaga honorer, DPRD, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan berangkat ke Jakarta untuk membahas persoalan ini dengan DPR RI serta kementerian terkait.
“Kami bersama OPD dan perwakilan Aliansi Honorer akan berkoordinasi langsung dengan DPR RI dan kementerian terkait agar ada kejelasan mengenai status tenaga honorer ini. Kami ingin memastikan bahwa persoalan honorer benar-benar diperhatikan dan segera mendapatkan solusi konkret,” tandas Inarto.
Nasib Tenaga Honorer di Tengah Ancaman Penghapusan
Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023, banyak tenaga honorer di berbagai daerah termasuk di Kota Kendari mengalami ketidakpastian status.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah diharapkan bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK. Namun, hingga kini masih banyak tenaga honorer, terutama dari kategori R2 dan R3, yang belum terakomodasi dalam skema pengangkatan tersebut.
Ketidakpastian ini semakin diperparah dengan keterbatasan anggaran daerah untuk membayar gaji tenaga honorer. Banyak daerah masih mengandalkan APBD yang terbatas, sehingga kesulitan untuk menggaji honorer secara layak.
Kesimpulan
Isu tenaga honorer di Kota Kendari mencerminkan persoalan yang lebih luas di tingkat nasional. Dengan adanya komitmen dari DPRD Kota Kendari untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer hingga ke tingkat pusat, diharapkan ada solusi konkret yang dapat mengakhiri ketidakpastian yang selama ini mereka alami. (adv)
Komentar