KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dalam rangka mencari solusi optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Rapat ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Bertempat di salah satu ruang rapat DPRD Sultra pada Senin (13/1/2025), rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said. Dalam keterangannya, Syahrul menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD untuk memastikan peningkatan PAD Sultra secara signifikan dan berkelanjutan.
“Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian PAD tahun 2024, sekaligus membahas target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Selain itu, kami ingin mencari solusi konkret untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini menghalangi peningkatan PAD. Pendapatan daerah adalah indikator penting yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sultra,” ungkap Syahrul Said.
Menurut Syahrul, sinergi antara berbagai elemen pemerintah adalah kunci utama dalam mendongkrak PAD Sultra. Ia meminta OPD untuk bergerak cepat dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi PAD yang masih belum tergarap secara optimal.
“Pemprov Sultra harus lebih aktif dan agresif dalam menggali potensi PAD. Jangan hanya fokus pada upaya rutin, tetapi juga harus kreatif mencari terobosan baru. Kita perlu menghapus kebiasaan lamban, karena target yang telah ditetapkan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Syahrul.
Ia juga menambahkan bahwa validasi data yang akurat dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat.
“Validasi data menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Jika data dasar saja tidak sinkron, maka upaya peningkatan PAD akan terhambat. Kita butuh kolaborasi yang lebih intensif antara OPD terkait agar data yang dimiliki benar-benar valid,” tambahnya.
Sementara itu, Syahrul Said menegaskan bahwa DPRD Sultra akan terus mendukung langkah-langkah strategis Pemprov Sultra dalam meningkatkan PAD. Ia berharap hasil rapat kerja ini dapat menghasilkan solusi nyata dan implementatif.
“Kolaborasi dan komitmen adalah kunci utama untuk mengatasi kendala yang ada. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat Sultra. Dengan PAD yang meningkat, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Fokus pada Pajak Air Permukaan dan Bahan Bakar Cair
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Muhajidin, turut memaparkan langkah-langkah strategis Pemprov Sultra dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Salah satu fokus utama adalah penarikan tunggakan pajak air permukaan dari sektor tambang, termasuk PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe.
“Kami telah mengidentifikasi bahwa tunggakan pajak air permukaan menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan. Untuk itu, kami sedang mengintensifkan upaya penyelesaian tunggakan, terutama dari perusahaan besar seperti PT VDNI. Ini merupakan salah satu prioritas utama kami,” ujar Muhajidin.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa tantangan lain dalam peningkatan PAD adalah pengawasan terhadap pajak bahan bakar cair yang digunakan oleh alat berat di lokasi tambang. Banyak perusahaan tambang diketahui membeli bahan bakar cair bukan dari distributor resmi, sehingga pengawasan dan pemungutan pajaknya kurang optimal.
“Kami menyadari bahwa pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar cair perlu ditingkatkan. Semua wajib pajak di sektor ini harus diaudit. Namun, kami terkendala belum adanya pejabat definitif di Pemprov Sultra yang menangani hal ini. Oleh karena itu, kami berencana menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan,” jelasnya.
Muhajidin juga mengungkapkan bahwa validasi data menjadi tantangan lain dalam optimalisasi PAD. Banyak potensi pendapatan, seperti pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam, masih dalam tahap validasi.
“Pajak alat berat sedang kami validasi berdasarkan data dari inspektur tambang. Sementara itu, pajak mineral bukan logam, khususnya dari perusahaan galian C, masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tambahnya.
Strategi Peningkatan PAD di Sektor Lain
Selain pajak air permukaan dan bahan bakar cair, PAD dari sektor lain seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Pertamina juga menjadi perhatian utama. Menurut Muhajidin, pendapatan dari sektor ini akan terus dievaluasi untuk memastikan target tercapai.
“Kami juga memantau retribusi yang dikelola oleh OPD lain. Evaluasi capaian retribusi akan menjadi bahan diskusi lanjutan agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan,” ujarnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk memperkuat strategi pengelolaan PAD. Dengan langkah-langkah yang telah dirumuskan, diharapkan pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2025 akan lebih baik dan berkelanjutan.
Penulis: Arsya
Komentar