BUTON SELATAN, TERASSULTRA.COM – Spekulasi mengenai pergantian Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Parinringi, semakin menguat seiring pernyataan singkat Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, yang menyebut adanya rencana perubahan.
“Iya, ada pergantian,” ujar Andap singkat pada Senin (4/11), tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan, Muliadi, merespons dengan hati-hati, menyatakan bahwa dirinya belum memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi detail kepada publik.
Spekulasi muncul setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 mengesahkan pemberhentian Parinringi dari jabatan Pj Bupati Buton Selatan, dan mengangkat Ridwan Badallah sebagai penggantinya. Namun, hingga kini, pelantikan Pj Bupati baru belum terlaksana, memunculkan sejumlah kritik terhadap kinerja dan ketegasan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.
Tanggapan Masyarakat dan Potensi Dampak
Tokoh masyarakat Kecamatan Batu Atas, Taufik La Ode Mansyur, mengungkapkan bahwa percepatan pelantikan sangat penting untuk menghindari kekisruhan administratif dan menjaga stabilitas.
“Keputusan sudah keluar sejak Kamis lalu, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut. Penundaan ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, apalagi ada indikasi keberpihakan dari Pj sebelumnya,” tegas Taufik, Selasa (5/11/2024).
Keterlambatan ini menimbulkan keresahan di masyarakat, menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah provinsi dalam menjaga kelancaran transisi kepemimpinan di tingkat daerah.
Kritik dari Pengamat Kebijakan
Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara, La Ode Tuangge, menegaskan pentingnya pemerintah provinsi mengikuti keputusan Mendagri sebagai bagian dari kewajiban dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
“Keputusan sudah jelas, dan jika tidak segera dilaksanakan, pelayanan publik akan terganggu. Selain itu, ada risiko konflik horizontal, terutama menjelang Pilkada,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan apakah Pj Gubernur memiliki alasan kuat untuk menunda pelantikan tersebut.
“Jika ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan pusat, bisa dianggap sebagai tindakan yang menentang prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Reaksi dari Tokoh Pemuda
Aldo Oba, tokoh pemuda Buton Selatan, menambahkan bahwa informasi mengenai pergantian ini telah beredar luas di masyarakat, dan setiap penundaan hanya akan menambah kegelisahan.
“Jika pelantikan terus ditunda, masyarakat akan semakin resah, dan stabilitas sosial di Buton Selatan terancam,”ungkap Aldo.
Dia juga menyebut bahwa Parinringi telah menyampaikan pesan perpisahan kepada sejumlah tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa dirinya siap untuk digantikan.
Evaluasi Kinerja dan Transparansi Pj Gubernur
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai pola komunikasi dan ketegasan Pj Gubernur Sultra dalam merespons isu strategis. Andap Budhi Revianto kini dinilai publik apakah dia cukup tanggap dan tegas dalam menghadapi dinamika politik serta kebutuhan administratif provinsinya. Sikap yang lamban dan minimnya transparansi hanya akan menambah spekulasi dan ketidakpastian di tingkat daerah.
Kepastian dan transparansi menjadi elemen penting yang kini dipertanyakan oleh masyarakat. Langkah Pj Gubernur Andap Budhi Revianto berikutnya akan menentukan apakah polemik ini segera berakhir atau justru semakin menambah ketidakpastian. Publik Buton Selatan serta pengamat kebijakan kini menunggu tindak lanjut yang tegas dan efektif dari pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di daerah ini.
Penulis: Andri
Komentar