KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dalam rangka menindaklanjuti hasil Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari terkait perubahan nomenklatur APBD Kota Kendari secara sepihak.
Ketua Pansus DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar juga telah menyurat secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan telah melakukan dialog secara persuasif, namun belum mendapatkan titik terang.
“Dua kali kami datang secara persuasif, untuk menyampaikan surat rekomendasi dan berdialog untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Kota Kendari, hari ini kami datang dengan cara seperti ini,” jelasnya saat melakukan orasi di depan kantor Kemendagri, Kamis (1/8/ 2024).
La Ode Ashar yang juga anggota komisi III DPRD Kota Kendari menambahkan bahwa aksi demontrasi ini adalah sikap DPRD Kota Kendari terhadap Penjabat (Pj) Walikota Kendari.
“Hari ini kami datang untuk menyampaikan protes terhadap sikap pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Pj Walikota Kendari,” tegasnya.
Politisi Golkar juga ini mensinyalir bahwa penunjukkan Pj Walikota Kendari yang baru bukan karena kemampuannya, tetapi karena kepentingan orang dalam.
“Yang kami yakini bahwa penunjukkan Pj Walikota Kendari yang baru bukan karena kemampuannya, tetapi karena kepentingan orang dalam,” ungkapnya.
Pihaknya juga menilai Kota Kendari tidak menguntungkan ketika dipimpin oleh mafia anggaran.
“Kami tidak ingin Kota Kendari dipimpin oleh mafia anggaran, kami tidak ingin Kota Kendari dipimpin oleh pemimpin yang memiliki nafsu kekuasaan, kami masyarakat Kota Kendari tidak ingin memiliki Pj Walikota Kendari yang tidak menganggap lembaga DPRD,” bebernya.
“Untuk itu kami datang hari ini sebagai bentuk protes dan ketidaknyamanan kami terhadap Pj Walikota Kendari, untuk itu kami minta Mendagri agar segera mengganti Pj Walikota Kendari,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar