SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politik

Tak Maju Pilgub, Ridwan Bae Harap Tina Nur Alam Pasangan Dengan Kader Golkar

FB IMG 1713692401086
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sultra, Ridwan Bae saat memberikan keterangan. Foto Andri

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan surat tugas terhadap Bakal Calon (Balon) Gubernur Tina Nur Alam. Dan DPP memerintahkan istri mantan Gubernur Nur Alam itu untuk melakukan komunikasi dengan partai politik (Parpol) agar mencari calon Wakil Gubernur.

Terkait pemberian surat tugas terhadap politisi NasDem itu, Politisi Golkar senior yang sempat digadang-gadang bakal maju di Pilgub Sultra, Ridwan Bae mengaku dirinya tak maju dalam pesta demokrasi yang digelar sekali dalam lima tahunan itu.

“Karena sejak akhir juni saya sudah lapor sama Ketua Umum DPP Golkar bahwa saya tidak jadi maju dalam Pilgub,” ungkapnya saat dikonfirmasi via pesan whatsapp.

“Saya tidak maju 01, dan saya tidak mau juga 02,” tambah Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Golkar

Untuk itu, dirinya berharap agar Tina Nur Alam dapat didampingi oleh kader Golkar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.

“Tentu kita berharap TNA bisa di dampingi oleh kader partai Golkar,” ujar Mantan Bupati Muna dua periode.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Bae menyampaikan bahwa Tina Nur Alam juga bisa mengambil kader Golkar Sultra dari kepulauan, mengingat anggota DPR RI dapil Sultra itu merupakan perwakilan daratan.

“Banyak kader Golkar yang potensi ada Mantan Bupati Wakatobi Arhawi, Mantan Bupati Buton La Bakry, Mantan Bupati Butur Abu Hasan, dan ada ARF kalau mau dari kepulauan,” jelas Ridwan Bae.

Sementara itu Ketua Bapilu DPD I Golkar Sultra Abu Hasan mengatakan surat instruksi ini serupa dengan surat tugas. Olehnya itu, Tina Nur Alam mesti menjalankan apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan DPP Partai Golkar untuk mendapatkan surat keputusan (SK) dalam bentuk B1 KWK.

Dimana dijelaskannya, format B1 KWK merupakan instrumen yang memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan pendaftaran calon dan calon wakil di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.

“Kalau instruksi itu, bisa saja diganti, bisa berubah tidak punya dasar hukum yang kuat. Surat tugas atau instruksi bisa juga diberikan lebih dari satu orang, nanti DPP yang mengevaluasi,” ungkap Abu Hassan.

Terlepas dari surat instruksi DPP Partai Golkar yang mesti dipatuhi dan diikuti seluruh elemen pengurus, lanjut Abu Hassan bahwa sebenarnya Partai Golkar baik dijajaran pengurus Provinsi maupun Kabupaten Kota sepakat mengusulkan Ridwan Bae maju Pilgub Sultra, dan mendorong DPP mengutamakan kader.

Namun dalam pertemuan terakhir antara DPD I Partai Golkar dan DPD II Partai Golkar se-Sultra, walaupun bukan menjadi pokok pembahasan utama, menawarkan alternatif apabila yang diusung bukan kader dari Partai Golkar.

“Kalau bukan kader Golkar, wakilnya harus dari Golkar itu aspirasi dari 17 Kabupaten Kota,” jelasnya.

Tetapi yang jelas, kader senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan bahwa pengurus di daerah tegak lurus dengan pengarahan Ketua DPP Partai Golkar dan Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, bahwa dalam mengusung calon yang dikedepankan kader internal, dan dilihat secara saintifik atau hasil survei.

“Kita memantau dinamika di lapangan dan data historis figur yang berkaitan dengan prestasi, dedikasinya, loyalitas dan ketidaktercelaannya,” tandasnya.

Penulis: Andri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement