KENDARI, TERASSULTRA.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterkaitan enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Arif Kurniawan (AK), tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, mengatakan AK merupakan pemilik PT Dua Delapan Resource (DDR) sekaligus pengendali dan penerima manfaat dari enam perusahaan pertambangan nikel di Sultra.
Pengungkapan tersebut disampaikan Anang melalui keterangan resmi yang diterima awak media, Jumat (6/11/2026).
Anang menjelaskan, afiliasi AK dengan enam perusahaan tersebut berlangsung sejak 2017 hingga 2025.
Keenam perusahaan itu adalah PT BSJ dengan luas wilayah IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.
Pengendalian PT HJ dilakukan melalui holding PT DDA bersama LEI.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan enam perusahaan menerima manfaat,” kata Anang.
Kejagung juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT BSJ dan PT KAA.
IUP eksplorasi kedua perusahaan tersebut sebenarnya telah berakhir pada 2015. Namun, izin itu tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut telah ditolak pejabat Dinas ESDM Sultra. Penolakan itu didasarkan pada ketentuan bahwa wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, keputusan penolakan tersebut kemudian dicabut akibat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.
Kejagung menduga pihak korporasi memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Manipulasi tersebut diduga membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan itu untuk menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara melawan hukum. Praktik tersebut juga diduga memberikan keuntungan kepada korporasi sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Pihak korporasi diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk melakukan manipulasi persetujuan RKAB korporasi-korporasi tersebut,” jelas Anang.
“sehingga dapat melakukan operasional pertambangan nikel secara melawan hukum yang menguntungkan korporasi-korporasi tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan negara,” sambungnya.
Dalam pengembangan penyidikan, tim Kejagung telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta. Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan.
Kantor yang digeledah antara lain PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park. Penyidik juga menggeledah kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen terkait kegiatan operasional pertambangan nikel di Sultra. Barang bukti elektronik berupa telepon seluler, laptop, CPU, dan server juga turut diamankan.
Tak hanya dokumen dan perangkat elektronik, penyidik menyita uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Total uang yang ditemukan mencapai Rp11,795 miliar, terdiri atas Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.
Uang tersebut disimpan dalam sejumlah koper dan tas di salah satu ruangan kantor yang digeledah.
“Dokumen yang ditemukan tim penyidik berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan transaksi perusahaan dalam kaitan operasional enam perusahaan dengan pihak afiliasinya,” beber Anang.
Dengan demikian, Anang Supriatna menegaskan, penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Pada prinsipnya kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar