KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala lintas sektor.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah pusat tersebut tidak hanya mencapai target penerima manfaat, tetapi juga berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas pelayanan.
Hal itu disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Mulyadi, di ruang kerja Wali Kota Kendari, Senin, 27 Juli 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Kota Kendari, Sekretaris Daerah Amir Hasan, Asisten I, Inspektur Kota Kendari, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Tenggara (Sultra) Maharanny Puspaningrum, Satuan Tugas MBG Kota Kendari, serta sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perikanan.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat pose bersama usai melaksanakan audensi dengan Kepala KPPG Kendari, Senin (27/7/2026). Foto Andri
Dalam pertemuan itu, Kepala KPPG Kendari Mulyadi melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Kota Kendari. Dari target pembentukan 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 36 unit telah beroperasi. Capaian tersebut membuat layanan MBG di Kota Kendari telah menjangkau sekitar 90 persen dari sasaran yang ditetapkan.
Audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara KPPG dan Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi forum untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Kami melaporkan progres pelaksanaan MBG yang saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen. Kami juga mengusulkan agar rapat koordinasi lintas sektor dilaksanakan secara rutin bersama seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang muncul dapat dibahas dan diselesaikan bersama,” ungkap Mulyadi.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi pertama direncanakan digelar pada awal Agustus 2026. Forum tersebut akan melibatkan seluruh pengelola SPPG, mitra pelaksana, serta instansi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh.
OPD lingkup Pemkot Kendari yang mengikuti audensi dengan Kepala KPPG Kendari bersama Wali Kota Siska Karina Imran, Senin (27/7/2026). Foto Andri
Sejumlah isu strategis akan menjadi fokus pembahasan, mulai dari pemenuhan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, penguatan rantai pasok bahan pangan, stabilitas harga bahan baku, hingga pelibatan pelaku usaha lokal dan relawan dalam operasional setiap SPPG.
Menurut Mulyadi, koordinasi yang terstruktur diperlukan agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan sesuai target kuantitatif, tetapi juga memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya dilihat dari tingginya jumlah penerima manfaat. Pemkot juga harus memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan setiap persoalan yang muncul dapat ditangani sejak dini.
Karena itu, Siska meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tidak menutup-nutupi kendala yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah membutuhkan laporan yang objektif sebagai dasar melakukan evaluasi dan perbaikan.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat pose bersama usai bersama dengan Kepala KPPG Kendari, Senin (27/7/2026). Foto Andri
“Saya tidak ingin hanya menerima laporan yang baik-baik saja. Kalau ada kendala di lapangan, segera sampaikan supaya bisa kita selesaikan bersama. Evaluasi menjadi bagian penting agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” jelasnya.
Keterbukaan menjadi syarat penting agar Program MBG dapat terus disempurnakan. Setiap hambatan, baik menyangkut distribusi makanan, kualitas pelayanan, ketersediaan bahan baku, maupun aspek teknis lainnya, harus segera dibahas melalui mekanisme koordinasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada para siswa.
Tak hanya itu, ia mengusulkan agar dilakukan pemetaan terhadap preferensi makanan para pelajar. Penyusunan menu tidak cukup hanya mengacu pada kandungan gizi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebiasaan dan selera makan anak-anak.
Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah makanan yang telah disiapkan justru tidak dikonsumsi sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran maupun bahan pangan.
“Jangan sampai makanan yang sudah dimasak dengan baik justru tidak dimakan. Kita perlu mengetahui menu yang disukai siswa agar program ini berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan pemborosan,” tandasnya. (adv)
Komentar