NTB, TERASSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia itu mengangkat tema “Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Pilar Pembangunan Nasional.”
Kemudian, kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan APPSI merupakan ruang strategis bagi para kepala daerah untuk saling bertukar pengalaman dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
“Setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Namun, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Forum ini menjadi tempat untuk saling belajar dan memperkuat kolaborasi antardaerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, mengatakan hasil pembahasan dalam Raker APPSI 2026 disusun berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP), hingga penguatan komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
“Rekomendasi yang dihasilkan APPSI berasal dari aspirasi dan kebutuhan nyata daerah. Karena itu, kami ingin memastikan setiap kebijakan nasional juga mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah,” jelasnya.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan itu, Bima mengingatkan para gubernur bahwa tantangan kepemimpinan daerah saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, percepatan pembangunan, implementasi kebijakan nasional, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Seorang gubernur hari ini tidak hanya dituntut menjalankan pemerintahan daerah, tetapi juga mampu membaca perubahan global, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Bima menekankan pentingnya menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional melalui koordinasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, ia meminta para gubernur menjaga integritas pemerintahan, mengawal efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan penyelesaian persoalan batas wilayah yang masih menjadi kendala di sejumlah daerah.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu mencari terobosan melalui peningkatan investasi, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang,” bebernya.
Dengan demikian, Bima menegaskan posisi strategis gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia.
“Gubernur memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional harus terus dijaga,” tandasnya.
Rilis
Komentar