KENDARI, TERASSULTRA.COM – Genangan banjir, jalan lingkungan yang rusak, hingga minimnya penerangan jalan menjadi keluhan utama warga saat Anggota DPRD Kota Kendari dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Mandonga-Puwatu, La Ode Abd Arman, menggelar reses di Jalan Patimura Lorong Tepule, Kelurahan Watulondo, Rabu, 15 Juli 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kendari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.
“Reses ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan warga, karena semua aspirasi itu akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” jelasnya.
Dalam dialog yang berlangsung bersama warga, sejumlah persoalan. Salah satunya adalah banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan dan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, warga juga meminta adanya perbaikan jalan lingkungan yang mulai mengalami kerusakan serta penambahan lampu penerangan jalan.
Menurut Arman, persoalan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penerangan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Banjir menjadi salah satu keluhan terbesar yang kami terima di kawasan ini. Kemudian kondisi jalan lingkungan yang perlu diperbaiki serta lampu jalan yang masih kurang. Semua ini akan kami inventarisasi dan kami perjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menilai infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun keamanan warga.
“Kalau jalan dalam kondisi baik, mobilitas masyarakat tentu lebih lancar. Begitu juga dengan penerangan jalan. Lampu jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keamanan warga saat beraktivitas pada malam hari. Karena itu, penyediaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, Politikus PKS itu menegaskan setiap aspirasi yang diterima selama reses akan dikawal agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.
“Harapan masyarakat adalah amanah bagi kami. Tidak semua bisa langsung direalisasikan karena harus melalui proses dan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Namun yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar