KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam upacara itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Melalui sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakannya, Hugua mengatakan semangat kebangkitan nasional saat ini tidak lagi dimaknai sebatas perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga menghadirkan negara yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan tantangan era digital.
“Semangat kebangkitan hari ini adalah bagaimana negara hadir memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan merata,” jelasnya saat membacakan sambutan pemerintah pusat.
Tema Harkitnas tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, disebut mencerminkan upaya menjaga generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia maju dan berdaulat. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program prioritas nasional.
Salah satu program yang disorot ialah Program Makan Bergizi Gratis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Pemerintah juga disebut terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemberian beasiswa.
Di sektor kesehatan, pemerintah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis guna memperluas akses layanan kesehatan masyarakat secara lebih merata.
“Pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,” ungkapnnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan mampu membantu kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari distribusi pupuk, hasil pertanian, hingga layanan ekonomi masyarakat desa.
Dalam upacara itu, pemerintah turut menyentil perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak, termasuk pengaturan penggunaan media sosial untuk usia tertentu.
“Literasi digital dan perlindungan anak menjadi tantangan penting di tengah perkembangan teknologi saat ini,” tandasnya
Penulis: Andri
Komentar