KENDARI, TERASSULTRA.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kota Kendari tidak hanya menjadi forum penyusunan program tahunan, tetapi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Dalam forum ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Kendari menunjukkan kesepahaman bahwa arah pembangunan tidak cukup hanya dirancang dengan baik, tetapi juga harus dikawal secara ketat dalam pelaksanaannya.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis, 2 April 2026, tersebut menjadi ruang strategis mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak dapat dilepaskan dari fungsi penganggaran. Menurutnya, setelah proses pembahasan dan penetapan anggaran selesai, tanggung jawab DPRD justru memasuki tahap krusial, yakni memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
“Setelah anggaran pembangunan daerah untuk tahun berjalan diselesaikan, kemudian muncul pertanyaan bagaimana fungsi pengawasan kami sebagai DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran yang telah disepakati bersama,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari perencanaan yang matang, tetapi dari realisasi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harus dipastikan apakah anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan secara maksimal atau belum. Di situlah pentingnya pengawasan,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri keempat dari kiri saat menghadiri Musrembang yang digelar Pemkot Kendari. Foto Andri
Jabar menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi penganggaran dan pengawasan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kita tidak bisa melupakan bahwa fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus selaras agar pembangunan tetap berada di jalurnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki legitimasi langsung dari masyarakat melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan menjadi hal yang mutlak.
“Tugas kami memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak terabaikan dan juga terhindar dari praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti korupsi,” paparnya.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD Kota Kendari mengandalkan berbagai mekanisme, mulai dari reses hingga kunjungan kerja langsung ke lapangan. Menurut Jabar, pendekatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat normatif, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami turun langsung ke daerah masing-masing, menyerap aspirasi masyarakat, lalu kami selaraskan agar bisa masuk dalam rancangan program pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah, salah satunya banjir. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan pendekatan berbasis kondisi nyata di lapangan.
“Permasalahan seperti banjir harus dilihat langsung di lapangan. Itu menjadi dasar bagi kita dalam menyusun kebijakan sekaligus mengawasi pelaksanaannya agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat memberikan sambutan dalam Musrembang RKPD tahun 2027. Foto Andri
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk menghimpun aspirasi, gagasan, dan masukan dari berbagai sektor,” urainya.
Ia menekankan pentingnya transformasi pendekatan dalam Musrenbang, dari sekadar forum diskusi menjadi forum yang mampu menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan di lapangan.
“Musrenbang tidak boleh hanya menjadi forum diskusi. Harus diiringi dengan identifikasi masalah nyata agar program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Siska juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat, perencanaan yang baik tidak akan menghasilkan dampak yang optimal.
Di sisi lain, ia memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kota Kendari yang menunjukkan tren positif. Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah melampaui rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen, serta penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait tingkat pengangguran terbuka.
“Tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan yang harus kita tangani bersama. Ini membutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan seluruh stakeholder,” tandasnya. (adv)
Komentar