KENDARI, TERASSULTRA.COM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengosongkan sebidang lahan yang dikuasai mantan Gubernur Sultra Nur Alam menuai kecaman.
Pasalnya, Keluarga dan kerabat Nur Alam menilai langkah tersebut dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Lahan seluas sekitar 487 meter persegi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Kendari, diketahui telah masuk dalam proses Daftar Usulan Pemindahtanganan (DUM) sejak 2012. DUM merupakan mekanisme penjualan aset atau barang milik pemerintah yang sedang dialihkan kepemilikannya.
Namun demikian, Pemprov Sultra disebut hanya menyampaikan surat perintah pengosongan tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada pihak keluarga Nur Alam. Cara tersebut dinilai tidak beretika dan tidak mencerminkan semangat musyawarah.
Bisman Saranani, salah satu perwakilan keluarga Nur Alam, menyampaikan kehadiran mereka semata-mata untuk memberikan dukungan moral dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami hadir di sini sebagai keluarga, tidak membawa nama organisasi apa pun. Bagaimanapun, Pak Nur Alam tetap saudara kami,” katanya, Kamis (18/12/2025).
Bisman mengaku menerima informasi adanya rencana pengosongan lahan oleh pemerintah provinsi pada hari yang sama. Ia pun meminta agar Pemprov Sultra tidak mengambil langkah yang berpotensi memicu ketegangan.
“Kami mohon kepada Pemprov Sultra agar Kota Kendari tetap dijaga kondusivitasnya. Ini tidak sedang berperkara dan tidak bisa dieksekusi secara sepihak,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pihak keluarga memahami status lahan sebagai aset negara. Namun, menurutnya, proses pemindahtanganan masih berjalan dan belum tuntas.
“Kami paham ini aset negara, tetapi sedang dalam proses dialihkan. Karena itu, kami siap bernegosiasi untuk mencari penyelesaian terbaik,” ungkapnya.
Bisman juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan menghormati jasa Nur Alam sebagai mantan kepala daerah.
“Terlepas dari segala kekurangannya, beliau pernah memimpin Sultra selama dua periode. Kami tidak ingin ada pemimpin di daerah ini yang berakhir dengan cara-cara yang tragis,” tutupnya.
Hal denada dengan itu, Saemu Alwi, yang turut mendampingi keluarga Nur Alam, meminta pemerintah daerah mengedepankan pendekatan dialog dan persuasif.
“Kalau memang ada kekurangan, jangan ditempuh dengan cara-cara yang tidak bersahabat dan terkesan arogan. Musyawarah, kekeluargaan, dan kedamaian harus dikedepankan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar