KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama BPJS Kesehatan terus berupaya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut terlihat dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kota Kendari yang digelar di ruang rapat Wakil Wali Kota Kendari, Selasa (22/4/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris (Pj) Daerah Kota Kendari, Amir Hasan ini menghadirkan jajaran stakeholder terkait, termasuk Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, yang turut memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi layanan kesehatan di Kota Kendari saat ini.
Rinaldi menegaskan, forum ini tidak hanya menjadi agenda rutin semata, namun merupakan ruang strategis untuk membahas secara konkret kondisi riil layanan kesehatan di lapangan. Ia menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi yang solutif.
“Kami ingin melihat bagaimana profil layanan kesehatan di Kota Kendari secara menyeluruh. Bila ada kekurangan, kami berharap bisa segera dikoordinasikan agar dapat dioptimalkan bersama,” ungkapnya.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam rapat adalah minimnya jumlah dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Menurut Rinaldi kebutuhan tenaga medis di beberapa titik layanan masih jauh dari ideal.
“Selama ini pelayanan masih bisa dijalankan karena adanya tenaga dokter internship. Namun ke depan, kami sangat berharap penempatan dokter definitif agar tercipta pelayanan yang berkelanjutan dan berkualitas,” bebernya.
Kondisi ini dianggap mendesak untuk segera ditangani, apalagi menjelang implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang direncanakan mulai berlaku secara nasional per 1 Juli 2025. Dalam sistem ini, layanan rawat inap di seluruh rumah sakit harus memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan pemerintah.
Dua rumah sakit rujukan utama di Kota Kendari, yakni RSUD Kota Kendari dan RS Antero Hamra, disebut sebagai titik fokus penerapan awal KRIS. Rinaldi berharap kedua rumah sakit tersebut bisa segera memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kami berharap RSUD Kota Kendari dan RS Antero Hamra bisa mencapai target minimal 60 persen implementasi KRIS. Kalau memungkinkan, tentu kami berharap keduanya bisa siap hingga 100 persen pada pertengahan tahun ini,” jelasnya.
KRIS merupakan upaya pemerintah untuk menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap, dan menggantinya dengan standar yang sama untuk semua pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tanpa diskriminasi fasilitas.
Dalam kesempatan yang sama, Rinaldi juga membeberkan data pembiayaan pelayanan kesehatan di Kota Kendari. Hingga akhir Maret 2025, total anggaran yang telah dikucurkan BPJS Kesehatan untuk membiayai layanan di kota ini telah melampaui angka Rp140 miliar.
Angka tersebut mencakup pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, hingga pelayanan rujukan lanjutan di rumah sakit.
“Ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Kota Kendari cukup tinggi, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran sebesar ini betul-betul berdampak pada mutu layanan yang dirasakan masyarakat,” tambah Rinaldi.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Pj Sekda Amir Hasan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk terus membangun kolaborasi yang kuat dengan seluruh pihak, termasuk BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, dan dinas terkait.
“Kami menyadari bahwa tantangan di sektor kesehatan sangat kompleks. Tapi dengan kerja sama dan koordinasi yang solid, kami yakin bisa menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata dan bermutu bagi warga Kota Kendari,” tuturnya.
Ia juga mendorong seluruh fasilitas kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan kebijakan nasional seperti KRIS, yang akan menguji kesiapan sistem kesehatan daerah.
Penulis: Andri
Komentar