KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menunjukkan kepedulian serius terhadap kondisi banjir yang kerap melanda Jalur Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dalam kunjungannya ke lokasi banjir pada Rabu, 9 April 2025 lalu, legislator senior asal Sulawesi Tenggara ini menyampaikan rencana penanganan dalam tiga skema, jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ridwan mengatakan, sebagai jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi, ruas Oheo tersebut tidak boleh dibiarkan rusak apalagi terputus karena banjir. Oleh karena itu, langkah cepat harus diambil.
“Untuk jangka pendek, kami akan bangun jalan darurat dengan menggunakan jembatan Bailey. Material Bailey sudah tersedia di Balai Jalan Kendari, tinggal menunggu kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar. Saya sudah bersiap menyampaikan ke kementerian, tetapi kabarnya Gubernur Sultra bersedia membiayainya terlebih dahulu,” ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Ia menambahkan, keterlibatan Pemerintah Provinsi Sultra dalam pembiayaan awal merupakan bentuk kolaborasi yang baik.
“Soal nanti sistem penggantiannya seperti apa, saya belum begitu tahu. Tapi yang penting adalah jalan itu bisa segera difungsikan agar mobilitas warga tidak terganggu,” sambung mantan Bupati Muna dua periode itu.
Untuk jangka menengah, Ridwan mengusulkan pembangunan jembatan layang sepanjang 745 meter sebagai solusi permanen terhadap banjir yang kerap menggenangi jalur tersebut. Pembangunan ini, kata dia, akan didorong masuk ke dalam program strategis nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau jembatan layang sudah dibangun, maka selesai semua persoalan. Tidak ada lagi cerita banjir menutup jalan nasional,” ujarnya. Saya berusaha agar bisa dimulai tahun ini, tetapi jika tidak memungkinkan, paling tidak bisa terealisasi pada tahun 2026,” jelasnya.
Meski saat ini anggaran negara tengah mengalami efisiensi, Ridwan optimistis proyek tersebut bisa masuk prioritas nasional.
“Saya yakin Menteri PUPR bisa meyakinkan Presiden Prabowo agar proyek ini jadi prioritas. Apalagi ini jalur vital yang menghubungkan dua provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, Ridwan menilai perlu ada tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan sawit dan tambang yang dituding turut andil memperparah kondisi lingkungan di sekitar jalur tersebut.
“Saya minta Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, agar mengambil langkah tegas terhadap para pemilik perkebunan dan perusahaan tambang. Mereka harus bertanggung jawab dengan melakukan revegetasi atau penanaman kembali di lahan-lahan yang sudah dibuka,” tegas Ridwan.
Menurutnya, pembukaan kawasan hutan secara masif tanpa kontrol menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir di wilayah tersebut. Tanpa langkah pencegahan yang menyeluruh, penanganan teknis seperti pembangunan jembatan pun tidak akan cukup.
Penanganan banjir di Jalur Trans Sulawesi ini menjadi contoh pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat dalam merespons masalah infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik.
Ridwan menyampaikan, dirinya tidak hanya akan mengawal proses ini di parlemen, tetapi juga secara aktif memastikan kementerian terkait mengambil tindakan cepat.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Tidak bisa kita biarkan masyarakat terus terisolasi karena infrastruktur yang rusak,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar