KENDARI, TERASSULTRA.COM – Forum Satu Data Indonesia (SDI) terus berupaya meningkatkan kualitas serta sinkronisasi data di tingkat daerah guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat dan terpercaya.
Dalam pertemuan yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Command Center Balai Kota Kendari, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terstandarisasi.
Statistisi Madya BPS, Sri Aryani, mengungkapkan bahwa tahun sebelumnya telah disusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memastikan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia berjalan optimal.
“Tahun lalu, kita sudah menetapkan SOP yang mengatur bagaimana penerapan prinsip standar data, termasuk alurnya. SOP ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan data berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” bebernya, Jumat (7/3/2025).
Ia menekankan bahwa peran Kominfo sebagai walidata di daerah sangat krusial dalam menjaga kualitas data yang dikumpulkan. Kominfo bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pengelolaan data, mulai dari persiapan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data kepada publik dan pemangku kebijakan.
Selain itu, Forum SDI juga memiliki peran strategis dalam menyusun daftar data serta rencana aksi terkait kebutuhan data di daerah. Daftar data ini disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Forum SDI memastikan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi. Dengan adanya daftar data yang jelas, setiap OPD memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan merilis data sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Aryani menekankan pentingnya koordinasi antara Kominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data agar proses penyediaan data lebih efisien, sistematis, dan akurat.
“Dengan daftar data yang terstruktur, Kominfo dapat meminta data secara sistematis kepada OPD terkait. Ini akan memudahkan proses penyediaan data yang lebih akurat serta menghindari ketidaksesuaian dalam laporan dan perencanaan,” jelasnya.
Melalui Forum SDI, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat tata kelola data yang terintegrasi dan terpercaya. Dengan demikian, perencanaan serta pengambilan kebijakan dapat berbasis data yang valid, sehingga mendukung pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Penulis: Andri
Komentar