KENDARI, TERASSULTRA.COM – Keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Malawa (CSM) kembali mendapat penguatan dalam sidang perkara dugaan fitnah dan laporan palsu yang menjerat Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (11/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua ahli dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, yakni ahli pidana Dr. Oheo Kahari dan ahli Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Guasman. Keterangan keduanya dinilai memperkuat pembuktian jaksa, baik terkait unsur pidana yang didakwakan maupun persoalan legalitas perizinan pertambangan PT CSM dan PT GAN.
JPU Abdul Salam mengatakan, ahli pidana menilai unsur formil dan materiil dalam penanganan perkara terhadap Direktur PT GAN telah terpenuhi. Penilaian itu mencakup tahapan penyidikan, penuntutan hingga pembuktian di persidangan.
“Intinya ahli menjelaskan syarat formil dan materiil sudah terpenuhi. Saksi-saksi dari JPU, baik saksi fakta maupun ahli, serta barang bukti sudah ditunjukkan. Semua barang bukti yang juga menjadi alat bukti telah terpenuhi. Jadi, ahli pidana yang kami hadirkan menguatkan bahwa terdapat delik tindak pidana sesuai pasal sangkaan,” jelasnya
Berdasarkan rangkaian fakta persidangan tersebut, Abdul Salam optimistis dakwaan JPU terhadap terdakwa dapat dibuktikan.
“Kita tidak mendahului putusan hakim, tetapi dari analisis fakta, jaksa sudah yakin bahwa ini akan terbukti. Namun, pada akhirnya kembali kepada putusan hakim seperti apa ke depannya,” bebernya.
Selain aspek pidana, persidangan juga mengurai persoalan dua putusan PTUN Kendari yang dimiliki PT CSM dan PT GAN. JPU menilai kedua putusan tersebut tidak bisa diperbandingkan secara langsung karena berkaitan dengan tahapan perizinan yang berbeda.
Abdul Salam mengatakan, penentuan IUP yang layak diterbitkan maupun diaktifkan merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Iya, kedua-duanya memiliki putusan TUN. Namun, yang menjadi permasalahan dan penilaian, siapa IUP yang layak diterbitkan dan diaktifkan, itu tentu domainnya ESDM,” tuturnya.
Ia kemudian merujuk keterangan ahli pertambangan yang diperkuat ahli TUN mengenai asas Prior Tempore Potior Iure. Asas tersebut mengandung prinsip bahwa pihak yang lebih dahulu memperoleh hak dapat didahulukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Abdul Salam, prinsip itu relevan dengan riwayat perizinan kedua perusahaan. PT CSM telah melalui tahapan perizinan mulai dari PK, IUP Eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi. Sementara PT GAN masih berada pada tahap IUP Eksplorasi yang masa berlakunya telah berakhir pada 2015.
“Ahli pertambangan maupun ahli TUN dengan tegas menyatakan siapa yang lebih dulu, maka dialah yang diakui atau lebih berhak untuk didahulukan, baik dari sisi pengaktifan maupun operasi produksinya,” ungkapnya.
“PT GAN sendiri masih di ranah IUP Eksplorasi. Jadi, tidak apple-to-apple jika mau disandingkan antara perolehan IUP PT GAN dengan PT CSM. PT CSM sudah melalui semua tahapan perolehan IUP, mulai dari PK, IUP Eksplorasi, dan IUP OP. Sementara PT GAN baru tahap eksplorasi, itu pun telah berakhir IUP Eksplorasinya pada 2015,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Salam juga mengungkapkan, permohonan PT GAN untuk mengaktifkan kembali IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM. Salah satu persoalannya adalah tumpang tindih wilayah dengan IUP PT CSM yang lebih dahulu diterbitkan.
Kondisi tersebut sejalan dengan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang menyatakan putusan PTUN Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena masa berlaku SK IUP Eksplorasi PT GAN telah berakhir pada 2015.
“PT GAN sudah mengajukan pengaktifan, tetapi tidak ditindaklanjuti. Salah satunya karena tidak memenuhi syarat akibat adanya tumpang tindih (Overlap) dengan IUP PT CSM yang lebih dulu ada. Kesimpulannya, baik dari pendapat ahli pertambangan maupun ahli TUN menyatakan hal yang sama, siapa yang lebih dulu ada, maka dialah yang berhak,” tegasnya.
Persoalan lain yang disorot JPU adalah upaya hukum terhadap putusan PTUN Kendari terkait IUP PT CSM. Abdul Salam menyebut putusan tersebut ditempuh melalui upaya kasasi oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
Namun, dalam proses kasasi di PTUN Makassar, Pemda Kolut justru mencabut permohonan kasasinya.
“Ketika pihak Pemda mencabut gugatan kasasinya, itu dinyatakan menerima. Ahli TUN maupun regulasi menyatakan bahwa ketika putusan tersebut dilakukan upaya hukum kemudian dicabut, berarti dengan sendirinya diakui,” imbuhnya.
Abdul Salam menambahkan, ahli TUN juga menjelaskan bahwa tidak semua putusan TUN dapat dieksekusi. Hal itu antara lain dapat berkaitan dengan persoalan cacat administrasi, ketidaksesuaian luasan wilayah, maupun tumpang tindih perizinan.
Dalam perkara ini, JPU merujuk hasil verifikasi dan evaluasi Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa pada titik koordinat wilayah IUP Eksplorasi PT GAN telah lebih dahulu terdapat IUP PT CSM.
Bahkan, menurut keterangan ahli pertambangan yang dihadirkan di persidangan, permohonan pengaktifan IUP Eksplorasi PT GAN tidak memenuhi persyaratan teknis, finansial, administrasi, maupun lingkungan.
“Ahli pertambangan menyatakan bahwa pengaktifan IUP Eksplorasi PT GAN tidak bisa diproses karena tidak memenuhi syarat, baik syarat teknis, finansial, administrasi, maupun lingkungan,” tandas Abdul Salam.
Penulis: Arsya
Komentar