KENDARI, TERASSULTRA.COM – Keputusan Polresta Kendari menghentikan penanganan kasus dugaan aborsi melalui mekanisme restorative justice (RJ) menuai kritik keras.
Langkah kepolisian tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur batasan penyelesaian perkara melalui RJ.
Praktisi hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), Andri Darmawan, mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Polresta Kendari dalam menghentikan perkara tersebut.
Menurutnya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, terlebih perkara yang memiliki ancaman pidana berat dan menyangkut hilangnya nyawa.
Ia menilai, keputusan Polresta Kendari itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila penerapan RJ tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 82 yang mengatur sejumlah pengecualian terhadap tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah kriteria perkara yang tidak dapat ditempuh melalui RJ, di antaranya tindak pidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, serta tindak pidana yang membahayakan atau merugikan masyarakat.
“Poin E itu isinya yang tidak bisa di-RJ adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun. Poin F, tindak pidana yang menghilangkan nyawa. Kemudian poin H, tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat,” kata Andri saat ditemui di kediamannya, di Kendari, Jumat (13/11/2026).
Perkara dugaan aborsi yang ditangani Polresta Kendari lanjutnya, perlu diuji secara cermat terhadap ketentuan tersebut. Sebab, tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja berkaitan dengan penghentian kehidupan janin dalam kandungan.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kemungkinan penerapan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman lebih berat terhadap pihak yang berperan sebagai tenaga medis atau bidan dalam perkara tersebut.
Andri menyebut, apabila terdapat pemberatan pidana sepertiga terhadap pelaku yang memiliki kualifikasi tertentu, konsekuensi ancaman hukumannya juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui RJ.
“Kalau kita melihat Pasal 82, jelas ada pengecualian terhadap tindak pidana yang menghilangkan nyawa. Dalam kasus aborsi ini, yang dipersoalkan adalah tindakan sengaja mengakhiri pertumbuhan janin. Jadi, bagaimana perkara seperti ini bisa begitu saja dihentikan dengan alasan restorative justice?,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Andri juga menilai perkara tersebut berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, khususnya ketentuan Pasal 80 ayat (3).
Ia merujuk ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Selain itu, Pasal 1 UU Perlindungan Anak memasukkan anak yang masih dalam kandungan sebagai bagian dari definisi anak.
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut terhadap perkara aborsi tetap harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana dan fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan.
Selain itu, Andri menyoroti prinsip pemulihan dalam keadilan restoratif. Ia mempertanyakan bagaimana syarat pemulihan keadaan semula dapat dipenuhi dalam perkara yang objek perbuatannya berupa janin yang telah diaborsi.
Dalam konteks ini, alasan rencana pernikahan pasangan yang terlibat juga dinilai tidak serta-merta menjawab persoalan hukum atas dugaan tindak pidana yang sebelumnya telah ditangani kepolisian.
“Kalau mengacu pada Pasal 79 KUHAP, RJ harus memperhatikan adanya pemaafan dan pemulihan keadaan semula bagi korban. Pertanyaannya, bagaimana pemulihan itu bisa dilakukan dalam perkara aborsi, sementara janin yang menjadi objek perbuatan tersebut sudah diaborsi dan tidak mungkin dipulihkan kembali?” tegasnya.
Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Sultra itu mengingatkan Polresta Kendari agar tidak menjadikan RJ sebagai jalan pintas untuk menghentikan perkara tanpa menguji secara menyeluruh syarat dan batasan yang ditentukan undang-undang.
Keputusan menghentikan perkara pidana harus memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apalagi, perkara aborsi merupakan persoalan sensitif yang berpotensi menimbulkan keresahan apabila penanganannya dianggap tidak konsisten dengan ketentuan hukum.
Untuk itu, ia meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka dasar hukum, pertimbangan penyidik, serta mekanisme yang digunakan hingga perkara yang sebelumnya diumumkan melibatkan empat tersangka itu akhirnya dihentikan melalui RJ.
“Polresta Kendari harus berhati-hati dalam menerapkan RJ. Jangan sampai keputusan ini justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Apalagi, jika perkara seperti ini dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” tandas Andri Darmawan.
Penulis: Arsya
Komentar