KENDARI, TERASSULTRA.COM – Polresta Kendari menghentikan penanganan kasus dugaan aborsi yang sebelumnya diumumkan melibatkan empat tersangka. Penghentian perkara dilakukan melalui mekanisme restorative justice (RJ), dengan alasan pasangan yang terlibat berencana menikah pada akhir November 2026.
Informasi penghentian perkara itu terungkap saat Aliansi Keadilan Rakyat (AKAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Markas Polresta Kendari, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksinya, AKAR Sultra mempertanyakan perkembangan dua kasus yang sebelumnya telah dipublikasikan Polresta Kendari melalui konferensi pers, yakni kasus dugaan aborsi dan penangkapan 80 batang kayu eboni tanpa dokumen yang hendak dikirim ke Surabaya.
Ketua AKAR Sultra, Eko Rama, mengaku menemukan kejanggalan setelah pihaknya menelusuri perkembangan kedua perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari.
Menurutnyaa, hingga dilakukan pengecekan, belum ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian yang diterima pihak kejaksaan.
“Kami pun kaget setelah mengonfirmasi ke kejaksaan, dua kasus tersebut belum ada SPDP yang masuk di Kejari Kendari. Sementara dalam keterangan pers Kapolresta Kendari, para pelaku sudah berstatus tersangka. Aneh bin ajaib, kok SPDP-nya belum ada di Kejari Kendari? Ada apa?” katanya seusai aksi.
Kejanggalan itu semakin menguat setelah AKAR menerima penjelasan dari Kasatreskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, yang menyebut penanganan kasus aborsi telah dihentikan melalui mekanisme RJ.
Alasan penghentian perkara tersebut, kata Eko, karena pasangan yang terlibat berencana melangsungkan pernikahan pada akhir November 2026.
AKAR mempertanyakan keputusan tersebut. Eko menilai rencana pernikahan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menghentikan perkara dugaan aborsi, terlebih kasus itu bukan sekadar persoalan pribadi antara pasangan.
“Kan lucu, kasus aborsi ini bukan delik aduan, tetapi delik umum. Hanya karena alasan mau menikah, kasusnya dihentikan. Padahal, sesuai keterangan pers sebelumnya, tersangkanya bukan hanya pasangan itu, tetapi juga seorang bidan dan satu orang lainnya. Oleh karena itu, kasus ini akan kami kawal,” tegasnya.
Penghentian perkara tersebut lanjutnya, perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut dasar hukum penerapan RJ dan bagaimana nasib pihak lain yang sebelumnya turut ditetapkan sebagai tersangka.
Tak hanya kasus aborsi, AKAR juga menyoroti penanganan perkara 80 batang kayu eboni yang sebelumnya diamankan Polresta Kendari.
Dalam perkara tersebut, Eko mempertanyakan status penanganan kasus yang hingga kini belum disertai pengiriman SPDP ke kejaksaan. Padahal, dalam publikasi sebelumnya, kepolisian telah menyampaikan pengamanan kayu eboni beserta dua orang yang diduga terlibat.
Sementara itu, Kompol Welliwanto Malau menjelaskan bahwa penghentian penanganan kasus aborsi telah dilakukan melalui mekanisme RJ. Salah satu pertimbangannya karena pasangan yang terlibat berencana melangsungkan pernikahan.
Adapun terkait kasus kayu eboni, Welliwanto menyebut perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya masih mengumpulkan informasi dan dokumen untuk memastikan legalitas kayu yang diamankan.
“Terkait kasus eboni masih penyelidikan dan proses pengumpulan informasi. Makanya belum kami sampaikan SPDP ke kejaksaan. Karena kami masih mengumpulkan informasi-informasi, salah satunya sertifikat atau dokumen kayu eboninya dan titik koordinat dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya di hadapan massa aksi.
Sebelumnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kendari menetapkan empat orang tersangka dari 9 orang yang diamankan dalam kasus aborsi janin hasil hubungan di luar nikah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dua di antaranya merupakan pasangan kekasih berstatus mahasiswa, yakni AR (22) dan pacarnya MRS (22). Sementara dua tersangka lainnya adalah seorang bidan berinisial AS (24) serta pembantunya berinisial EA (53)
Penulis: Arsya
Komentar