KENDARI, TERASSULTRA.COM – Legalitas izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) kembali menjadi sorotan dalam sidang perkara dugaan fitnah dan laporan palsu dengan terdakwa Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.
Dalam sidang lanjutan yang digelar Jumat (6/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Salam menghadirkan ahli pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Pamungkas.
Keterangan ahli tersebut dinilai memperkuat legalitas IUP OP PT CSM seluas 475 hektare. Izin perusahaan itu disebut telah melalui tahapan penerbitan yang sesuai ketentuan, mulai dari izin Kuasa Pertambangan (KP), peningkatan menjadi IUP Eksplorasi, hingga IUP Operasi Produksi.
JPU Abdul Salam mengatakan, keterangan ahli ESDM tersebut sejalan dengan kesaksian sejumlah pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara (Sultra) yang lebih dahulu dihadirkan di persidangan.
Mereka antara lain mantan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Yusmin, mantan Kepala Dinas ESDM Sultra Abdul Azis, serta Kepala Bidang Pemberian dan Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Logam dan Batu Bara, Nining.
Salah satu poin penting dalam persidangan adalah keterangan Yusmin mengenai dokumen asli IUP OP PT CSM seluas 475 hektare. Dokumen tersebut, kata Abdul Salam, pernah diperlihatkan PT CSM ketika mengajukan penerbitan IUP OP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra setelah putusan PTUN Kendari pada 2019.
Menurut Abdul Salam, rangkaian keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penerbitan izin PT CSM memiliki kesinambungan administrasi dan didukung dokumen yang dapat ditelusuri.
“Intinya, ahli pertambangan dan para saksi dari ESDM Sultra menerangkan bahwa proses penerbitan IUP, mulai dari izin KP, IUP OP 475 hektare hingga pendaftarannya di MODI pascaputusan TUN, saling bersesuaian. Izin tersebut juga sudah terdaftar dalam aplikasi MODI dan MOMI. Persyaratan teknis, finansial, dan lingkungan terpenuhi serta masih berlaku sampai saat ini,” ungkap Abdul Salam kepada Terassultra.com, Kamis (12/11/2026).
Selain menguatkan legalitas IUP OP 475 hektare, persidangan juga mengungkap perbedaan keterangan mengenai luas wilayah izin pertambangan PT CSM.
Abdul Salam menjelaskan, penetapan luas IUP OP semestinya mengacu pada permohonan pemegang izin berdasarkan luas IUP Eksplorasi sebelumnya. Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah tidak dapat secara sepihak mengubah atau menciutkan luas wilayah izin tanpa permohonan dari pemegang izin ataupun pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan kesaksian mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) Rusda Mahmud dan mantan Kepala Dinas ESDM Kolut Nur Rahman. Keduanya menerangkan adanya IUP OP PT CSM dengan luasan 126 hektare, 20 hektare, dan 17 hektare.
Abdul Salam menilai keterangan mengenai tiga luasan tersebut masih menyisakan persoalan pembuktian. Sebab, dokumen yang diajukan untuk mendukung keberadaan IUP OP dengan luasan tersebut hanya berupa salinan fotokopi, tanpa disertai dokumen asli.
“Secara hukum, fotokopi tidak bisa dijadikan alat bukti surat yang sah jika tidak ada dokumen aslinya sebagai pembanding untuk diuji forensik,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan dokumen arsip penerbitan izin tersebut. Menurut dia, dokumen yang belum berusia 20 tahun itu tidak ditemukan di bagian hukum Pemda Kolut maupun dinas terkait.
Bahkan, kata Abdul Salam, berita acara serah terima dokumen dari Pemda Kolut kepada Pemprov Sultra setelah peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan juga tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan.
Bagi pihak PT CSM, persoalan ini menjadi penting karena mereka mengaku tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan IUP OP dengan luasan 126 hektare maupun luasan yang lebih kecil sebagaimana diterangkan saksi dari Pemda Kolut.
Sebaliknya, PT CSM disebut tetap mengajukan peningkatan izin sesuai luas IUP Eksplorasi awal, yakni 475 hektare. Dokumen asli IUP OP dengan luasan tersebut juga telah ditampilkan dalam persidangan.
“Permen ESDM terkait tata kelola pertambangan menyebutkan bahwa acuan pemberian luas IUP berdasarkan permohonan pemegang izin. Dalam hal ini, PT CSM tetap mengajukan luas 475 hektare sesuai IUP Eksplorasi sebelumnya, kecuali ada permintaan dari pemohon untuk mengurangi luas atau pertimbangan teknis dari penerbit IUP,” jelas Abdul Salam.
Dalam persidangan yang sama, ahli pertambangan juga menerangkan persoalan permohonan peningkatan izin PT GAN melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
Menurut Abdul Salam, permohonan peningkatan izin PT GAN tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis. Kondisi tersebut tetap berlaku meskipun PT GAN memiliki putusan PTUN yang menyatakan perusahaan tersebut menang.
Salah satu persoalan mendasar adalah masa berlaku IUP Eksplorasi PT GAN yang diterbitkan pada 2010. Izin dengan masa berlaku lima tahun tersebut telah berakhir pada 2015.
Selain persoalan masa berlaku, wilayah IUP PT GAN disebut tumpang tindih dengan wilayah konsesi IUP Eksplorasi PT CSM yang lebih dahulu diterbitkan oleh Pemda Kolut.
Abdul Salam menilai, dua persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam menguji dasar hukum permohonan peningkatan izin PT GAN.
Penulis: Arsya
Komentar