KENDARI, TERASSULTRA.COM – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Persoalan tersebut bahkan telah bergulir ke ranah politik setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan dirinya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Ahmad Muzani, Gibran datang untuk menyampaikan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Surat serupa, kata Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI,” kata Muzani seperti dikutip CNN Indonesia.
Pengunduran diri tersebut menambah babak baru polemik yang sebelumnya berkembang dari persoalan administrasi pendidikan menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan.
Sehari sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan persoalan ijazah tersebut melalui jalur hukum.
Ia bahkan menyatakan akan membuka dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk membuktikan riwayat pendidikannya.
Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah saran untuk menempuh langkah hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya desakan politik di DPR.
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Jumlah pengusul tersebut jauh melampaui syarat minimal 25 anggota DPR. Usulan itu selanjutnya dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, pengajuan HMP belum otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya. Proses pemakzulan masih harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pengambilan keputusan di DPR dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR harus menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga diperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Tahapan awal akan dimulai dengan rapat pimpinan MPR untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri. Selanjutnya, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna membicarakan agenda serta jadwal persidangan.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, disertai dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR memproses pencalonan dan mempersiapkan pemilihan melalui sidang paripurna. Seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan memberikan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Pasal 46 ayat (1) UU MD3 menetapkan MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden untuk memilih penggantinya.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Selanjutnya, wakil presiden terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum menjalankan tugasnya.
Ketentuan pelantikan tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR,” demikian bunyi pasal tersebut.
Penulis: Arsya
Komentar