KENDARI, TERASSULTRA.COM – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah kantor perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel.
Penggeledahan menyasar kantor PT Arga Moroni Indotama (AMID) dan PT Arga Moroni Indah (AMI) di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah. Penyidik juga menggeledah kantor PT ANI dan PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik telah menggeledah sekitar enam lokasi dalam rangka mengusut perkara tersebut.
“Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” katanya, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Selain di Sultra, penyidik menggeledah sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan juga menyasar kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park.
Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT Dua Delapan Resource (DDR), masing-masing di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sultra yang menjerat Arif Kurniawan sebagai tersangka. Arif merupakan Direktur PT DDR yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan pertambangan nikel di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan tambang nikel di Sultra yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Informasi itu disampaikan Anang Supriatna dalam keterangan resmi yang diterima awak media, Jumat (6/11/2026).
Menurut Anang, afiliasi tersebut berlangsung dalam rentang 2017 hingga 2025. Arif diduga bertindak sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari kegiatan usaha pertambangan melalui enam perusahaan.
Keenam perusahaan itu meliputi PT BSJ dengan luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.
Dalam keterangannya, Anang menyebut pengendalian PT HJ dilakukan melalui holding PT DDA bersama LEI.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan enam perusahaan menerima manfaat,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar